Layanan Perkara Pengadilan

Produk dan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo adalah pelayanan perkara yang dimohonkan banding dari pengadilan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terdiri dari bidang :
A. Perkawinan, sesuai penjelasan pasal tersebut meliputi antara lain :
1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
B. Waris;
C. Wasiat;
D. Hibah;
E. Wakaf;
F. Zakat;
G. Infaq;
H. Shadaqah;
I. Ekonomi Syari’ah, antara lain meliputi :
1. bank syari'ah;
2. lembaga keuangan mikro syari'ah.
3. asuransi syari'ah;
4. reasuransi syari'ah;
5. reksa dana syari'ah;
6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. sekuritas syari'ah;
8. pembiayaan syari'ah;
9. pegadaian syari'ah;
10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11. bisnis syari'ah